BPN Labuhanbatu dan Pengadilan Agama Rantauprapat Jalin Kerja Sama Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Labuhanbatu – Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A., dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerja sama terkait penanganan sengketa pertanahan.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Lili Muniri, S.SiT., M.H., yang didampingi oleh para pejabat pengawas. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan dengan suasana yang penuh keakraban, pada Rabu, 15 Januari 2025 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas rangkaian proses menuju penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan Pengadilan Agama Rantauprapat. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menangani berbagai permasalahan pertanahan yang memerlukan putusan dan/atau penetapan dari Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Lili Muniri, menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting dalam memastikan penyelesaian sengketa pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan hukum. “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan pertanahan yang melibatkan Pengadilan Agama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Helmilawati, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara kedua institusi semakin erat, sehingga penanganan permasalahan pertanahan di wilayah Labuhanbatu dapat diselesaikan dengan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Red/BS)