BPN Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Tandatangani MoU Penanganan Masalah Hukum Pertanahan

Labuhanbatu – Dalam upaya memperkuat koordinasi dalam penanganan permasalahan hukum di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (BPN) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung pada Senin (3/3/2025) di Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Erwinsyah Silalahi, S.ST., M.Si, hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Ismail, S.E., serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Zainuddin Manurung, S.H. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Dr. Marlambson Carel Williams, S.H., M.H., beserta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Tim Jaksa Pengacara Negara.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan. MoU ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di tengah masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat semakin mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan dukungan Kejaksaan, kami optimis pelayanan pertanahan akan semakin transparan dan akuntabel,” ujar Erwinsyah Silalahi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Dr. Marlambson Carel Williams, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan hukum kepada BPN dalam menangani permasalahan di bidang pertanahan. “Kami berkomitmen untuk mengawal dan membantu penyelesaian hukum agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan pertanahan,” ungkapnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antara kedua lembaga, sehingga permasalahan pertanahan di Labuhanbatu dapat ditangani lebih efektif dan efisien. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan. (Red/BS)