Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Kolaborasi Pusat-Daerah dalam Kebijakan Pertanahan

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kebijakan pertanahan.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para Bupati dan Wali Kota se-NTT di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron menyoroti empat tugas utama Kementerian ATR/BPN, yaitu kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta kebijakan dan layanan tata ruang. Ia menegaskan bahwa tidak semua daerah memiliki keempat aspek tersebut secara merata, tetapi kebijakan dan layanan tata ruang pasti ada di setiap wilayah.

“Ada empat tugas utama Kementerian ATR/BPN. Tidak semua daerah memiliki semua aspek ini, tetapi kebijakan dan layanan tata ruang pasti ada di setiap wilayah,” ujar Nusron Wahid.

Ia juga menekankan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyukseskan program-program strategis, terutama dalam memastikan kepastian hukum atas tanah, penataan ruang yang berkelanjutan, serta percepatan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik ajakan kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah pusat akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di NTT, terutama yang berkaitan dengan Reforma Agraria dan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

“Kami siap berkoordinasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai tantangan di daerah, terutama terkait tanah ulayat, sertifikasi lahan masyarakat, serta penyediaan tanah bagi proyek strategis nasional,” ujar Melkiades.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan kebijakan pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan. (REL/HS)