Sinergi Lima Kementerian, ILASPP Diharapkan Mampu Kurangi Sengketa Lahan

Jakarta– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025-2029. Rakor ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin (17/03/2025) lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Selasa (18/03/2025), Menteri Nusron menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan proyek ini.

“Kita akan bertemu setiap bulan untuk melakukan kontrol atas monitoring serta perkembangan proyek ILASPP. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan tata ruang dan administrasi pertanahan yang lebih terintegrasi dan efisien,” ujar Nusron Wahid.

ILASPP merupakan proyek strategis yang bertujuan untuk menyelaraskan administrasi pertanahan dengan perencanaan tata ruang secara digital dan berbasis data geospasial. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lahan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meminimalkan potensi sengketa pertanahan di berbagai daerah.

Rakor ini juga menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi serta mempercepat implementasi proyek di lapangan. Dengan pertemuan rutin setiap bulan, ILASPP diharapkan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta sektor pembangunan nasional. (REL/BS)