Kementerian ATR/BPN Himbau Masyarakat Lakukan Pengecekan Sertipikat Tanah yang Terbit Sebelum 1997 ke Kantah Setempat

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat pemilik sertipikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997 untuk segera melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.

Imbauan ini disampaikan menyusul temuan bahwa sebagian besar sertipikat lama belum dilengkapi dengan peta kadastral yang menjadi bagian penting dalam sistem pertanahan nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 13,8 juta sertipikat lama yang belum terintegrasi dengan peta kadastral. Sertipikat-sesrtipikat tersebut umumnya masih menggunakan desain lama yang bergambar bola dunia, dan dinilai rentan terhadap tumpang tindih lahan.

“Banyak masyarakat belum sadar bahwa sertipikat yang mereka miliki belum memiliki peta kadastral. Padahal ini penting untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki,” ujar Menteri Nusron dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Kamis (13/03/2025) lalu.

Menurut Nusron, peta kadastral menjadi elemen penting dalam proses digitalisasi dan pemetaan tanah nasional. Tanpa keberadaan peta tersebut, proses transformasi menuju sistem pertanahan yang modern dan terintegrasi akan terhambat.

Pemerintah saat ini tengah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Melalui program ini, semua bidang tanah akan terdaftar secara resmi dan memiliki peta kadastral yang jelas.

“Segera cek ke Kantah terdekat. Jangan sampai nanti ada masalah ketika tanah diwariskan, dijual, atau dialihkan. Kepastian hukum hanya bisa diberikan jika datanya lengkap dan akurat,” tegas Nusron.

Pemerintah juga berencana melakukan penyisiran data sertipikat lama dan membuka layanan khusus untuk pembaruan data sertipikat demi mendukung sistem informasi pertanahan berbasis digital. (Rel/HS)