Menteri ATR/BPN Tegaskan Percepatan Penataan Pertanahan di Riau: Utamakan Pemerataan dan Keadilan

Pekanbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan penataan dan pemetaan pertanahan di Provinsi Riau. Hal ini disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Kamis (24/04/2025).

Dalam arahannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa penataan pertanahan, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU), harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa mandat ini datang langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penataan Hak Guna Usaha (HGU) dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi,” ujar Nusron Wahid di hadapan para pejabat dan pegawai Kanwil BPN Riau.

Ia menyoroti pentingnya penataan HGU sebagai langkah strategis untuk menata ulang kepemilikan dan pemanfaatan lahan secara lebih merata, terutama di daerah yang selama ini memiliki konsentrasi kepemilikan tanah yang tidak seimbang. Menteri ATR/BPN juga meminta seluruh jajaran di daerah untuk bekerja cepat, responsif, dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Nusron, Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah prioritas mengingat tingginya potensi konflik lahan, tumpang tindih kepemilikan, serta dominasi korporasi dalam penguasaan tanah. Penataan ini diharapkan mampu membuka akses tanah yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan ekonomi.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional reformasi agraria dan penguatan tata kelola pertanahan yang inklusif, sebagai fondasi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. (Rel/HN)