Baru 10 dari 426 Bidang Tanah Ulayat di Sumbar Bersertifikat, Menteri ATR Targetkan Rampung 2025

PADANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, hingga saat ini baru 10 bidang tanah ulayat di Sumatera Barat (Sumbar) yang berhasil disertifikatkan dari total 426 bidang yang ada.

“Jumlahnya masih sangat kecil, baru 10 dari 426 bidang atau sekitar 0,02 persen. Kita akan maksimalkan supaya pada 2025 seluruh tanah ulayat ini sudah bersertifikat,” kata Nusron Wahid usai menghadiri Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Padang, Senin (29/4).

Nusron menyebut, kendala utama dalam proses sertifikasi adalah masih rendahnya pemahaman para pemangku adat dan masyarakat adat tentang pentingnya sertifikat tanah ulayat. Ia juga menyoroti adanya kekeliruan persepsi bahwa sertifikasi akan membuat tanah ulayat menjadi mudah diperjualbelikan.

“Padahal itu keliru. Justru dengan disertifikatkan, tanah ulayat menjadi jelas batas dan ukurannya, serta sah secara hukum. Dalam proses penerbitan sertifikat, seluruh pemangku adat hingga anggota kaum terlibat dalam penandatanganan, sehingga tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan sembarangan oleh oknum,” tegas Nusron.

Untuk mengejar target sertifikasi, Nusron memastikan akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat adat. Ia bahkan menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses berjalan optimal.

“Saya akan turun langsung, bahkan tanpa pemberitahuan. Setelah sosialisasi hari ini di Padang, selanjutnya kita juga akan lakukan di Agam dan Mentawai,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan menggandeng Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepada para tokoh adat di Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap upaya sertifikasi tanah ulayat ini.

“Tujuannya sangat baik, memberikan perlindungan hukum bagi kaum pemilik tanah ulayat. Karena itu, Pemerintah Provinsi mendukung penuh program ini,” ujar Vasko.

Sosialisasi ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh, jajaran BPN, kepala daerah, serta sejumlah tokoh adat dari berbagai daerah di Sumbar. (REL/HN)