Presiden Prabowo Instruksikan Menteri ATR/BPN Teliti Aset Negara: HGU dan HGB Jatuh Tempo Harus Dikembalikan

Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan instruksi tegas kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh aset tanah di Indonesia, termasuk konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah jatuh tempo.

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5). Sidang ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri ATR/BPN.

“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para peserta sidang.

Penekanan Presiden ini berkaitan dengan pentingnya pengelolaan aset negara secara akuntabel dan transparan. Pemerintah menyoroti perlunya konsolidasi aset yang lebih baik agar pengelolaan tanah negara bisa memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan inventarisasi serta penelusuran terhadap seluruh izin konsesi yang telah berakhir masa berlakunya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pertanahan serta memastikan tidak ada penyalahgunaan aset negara. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tanah-tanah yang seharusnya kembali ke negara bisa dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan umum, termasuk reforma agraria, pembangunan infrastruktur, dan program strategis nasional lainnya. (REL/HN/KSM)