Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Penguasaan Kembali Aset Negara, Intruksikan Audit HGU dan HGB

Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk meneliti secara menyeluruh konsesi-konsesi aset negara, khususnya lahan yang hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunannya (HGB) telah habis masa berlakunya.

“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Presiden mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aset negara agar tidak hilang atau luput dari pengelolaan pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Ia juga menyoroti potensi besar dari aset-aset strategis milik negara, seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan Kemayoran di Jakarta, yang nilainya sangat tinggi.

“Kita baru sadar, ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, 25 miliar dolar AS sepuluh tahun lalu. Sekarang mungkin nilainya sudah 30 miliar dolar AS,” ujarnya.

Presiden meyakini bahwa nilai total aset negara yang dikelola dapat menembus 1 triliun dolar AS apabila seluruh aset, termasuk yang konsesinya telah habis, berhasil dikembalikan dan dimanfaatkan oleh negara.

“Sekarang kita punya 982 miliar dolar AS aset yang dikelola. Tambah 30 miliar dari GBK, kita bisa tembus 1 triliun dolar AS,” ungkapnya. Ia juga menyoroti masih adanya birokrat yang menyembunyikan keberadaan aset negara, serta risiko aset hilang akibat pergantian kepemimpinan.

Prabowo juga menginstruksikan seluruh menteri untuk mengkaji dan melacak ulang aset-aset negara di bawah kewenangan masing-masing kementerian. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi aset negara yang tidak tercatat atau dibiarkan terbengkalai.

“Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri, ganti presiden, aset negara bisa hilang tidak jelas,” ujar Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut merupakan yang ketiga pada tahun ini, dan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih. (REL/HN/KSM)