Presiden Prabowo Instruksikan Menteri ATR/BPN Teliti Aset Tanah Negara dan Konsesi HGU-HGB

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan aset negara secara cermat, khususnya terkait tanah dan konsesi hak atas tanah yang telah jatuh tempo.

Presiden secara langsung meminta Menteri Nusron untuk meneliti dan mengevaluasi seluruh konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis, guna memastikan tidak ada aset negara yang terabaikan atau disalahgunakan.

“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden sebagai bagian dari strategi besar penertiban aset nasional dan optimalisasi aset under management yang telah berhasil dikonsolidasi dalam neraca negara. Pemerintah menargetkan tata kelola aset yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Presiden dengan memperkuat pengawasan dan penertiban terhadap aset-aset tanah, termasuk melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh atas hak guna lahan yang tidak diperpanjang atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kami siap menindaklanjuti perintah Presiden. Penertiban HGU dan HGB yang tidak aktif adalah bagian dari upaya reformasi agraria dan optimalisasi aset untuk kepentingan rakyat,” ujar Nusron.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah spekulasi lahan dan memperkuat kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan dan berkeadilan. (REL/HN/KSM)