Kementerian ATR/BPN Percepat Perlindungan Tanah Ulayat, Cirendeu Jadi Salah Satu Lokasi Strategis

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah terus memperkuat komitmen dalam melindungi hak tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.

Upaya ini dilakukan secara menyeluruh, menjangkau berbagai wilayah dari Sumatera hingga Papua, sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam pengakuan dan perlindungan hak adat.

Salah satu tonggak penting dalam pelaksanaan program ini adalah ditetapkannya Sumatera Barat sebagai pilot project pendaftaran tanah ulayat. Program ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak atas tanahnya. Kami ingin memastikan bahwa hak mereka tercatat secara sah dalam sistem pertanahan nasional,” ujar perwakilan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kamis (8/5).

Tak hanya di wilayah barat Indonesia, program serupa juga digalakkan di Papua sebagai bagian dari upaya menciptakan keseimbangan pembangunan antara kawasan timur dan barat. Kementerian ATR/BPN menilai bahwa perlindungan tanah ulayat menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Di wilayah Jawa Barat, Desa Adat Cirendeu menjadi salah satu lokasi strategis pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah ulayat. Sebanyak 1.577 meter persegi tanah ulayat direncanakan untuk didaftarkan dengan status Hak Pengelolaan (HPL).

Dalam kegiatan ini, perwakilan masyarakat adat Cirendeu turut serta melakukan pemasangan patok batas sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses pendaftaran.

Langkah-langkah ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan komunitas adat dalam menjaga keberlanjutan tanah dan budaya, sekaligus memperkuat sistem hukum pertanahan nasional yang inklusif dan berkeadilan. (REL/HN/KT)