Kementerian ATR/BPN Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Lewat Isbat Wakaf Terpadu

Jakarta — Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf kembali diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ana Anida, menghadiri acara Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Isbat Wakaf Terpadu dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Senin (5/5/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama sejak 2021. Tujuannya jelas: mempercepat proses legalisasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, terutama yang belum memiliki bukti kepemilikan sah.

“Dengan adanya PKS ini, kita ingin menyelesaikan persoalan tanah wakaf yang belum terdokumentasi secara hukum. Ini penting agar tanah wakaf bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ana Anida dalam sambutannya.

Melalui kerja sama ini, kedua kementerian berkomitmen mengintegrasikan proses isbat wakaf dengan pendaftaran tanah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melalui proses yang rumit dan panjang. Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi agraria dan upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf umat.

Pemerintah berharap, dengan percepatan ini, tanah-tanah wakaf yang tersebar di berbagai daerah bisa segera disertipikatkan, sehingga lebih terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pendidikan, sosial, maupun keagamaan.

“Legalitas sangat penting, terutama untuk menghindari sengketa dan memastikan keberlanjutan fungsi sosial tanah wakaf,” tambah Ana.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri pula oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah ATR/BPN, serta para nadzir dan tokoh masyarakat yang selama ini aktif mengelola aset wakaf. (REL/HN/KSM)