Tag: ketahanan pangan
Percepat RDTR, Menteri ATR/BPN Ajak Pemda Se-Jawa Tengah Dorong Investasi dan Jaga Ketahanan Pangan
Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar dialog bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pada Kamis (17/4/2025), di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Dialog ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong masuknya
Lanjutkan Kerja Sama dengan TNI, Menteri Nusron Akan Siapkan Tanah untuk Ketahanan Nasional dan Ketahanan Pangan
OKU Timur – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025. “Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah
Menteri ATR/BPN: Pemerintah Siapkan Lahan di 326 Kabupaten untuk 500 Batalion Baru TNI
OKU Timur — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025. “Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah
Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat
Jakarta – Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana. “Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha
