Tag: Menteri ATR/Kepala BPN
Sinergi Lima Kementerian, ILASPP Diharapkan Mampu Kurangi Sengketa Lahan
Jakarta– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025-2029. Rakor ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin (17/03/2025) lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan
Menteri Nusron Ditunjuk sebagai Waka Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ditunjuk sebagai Wakil Ketua (Waka) Bidang Penyediaan Lahan dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Bicara kapasitasnya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sekaligus Waka Satgas, Menteri Nusron bicara pihaknya mendukung secara penuh hilirisasi dan ketahanan energi.
Nusron Wahid Dorong Transformasi Pelayanan ATR/BPN Lewat SDM dan IT
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pembenahan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan teknologi informasi untuk mendorong reformasi pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Hal ini ia sampaikan saat mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Selasa (19/11/2024). Dalam kunjungan tersebut, Nusron memberikan pengarahan kepada tiga
Kerja Sama dengan JICA, Dirjen PTPP Harap Pengelolaan Pertanahan Semakin Inovatif dan Berdampak
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) memulai kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Resminya kerja sama ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions (RoD) “Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement” di Kantor Kementerian
